Partisipasi publik dalam pembentukan peraturan daerah, memberikan ruang menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan pemerintah, hal ini terlihat dari UndangUndang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 139 ayat (1), “masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda.
Partisipasi publik sudah sangat jelas diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, masyarakat mempunyai hak untuk ikut terlibat dalam pembentukan kebijakan publik, disini peran pemerintah daerah harus lebih aktif membuka
ruang-ruang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Partisipasi itu dimaksudkan untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Dengan adanya keterbukaan dari pemerintah daerah, pembentukan peraturan daerah dapat terlaksana dengan baik sehingga fungsi kontrol dapat berjalan dan keinginan masyarakat dapat tersalurkan Partisipasi publik dalam penyusunan rancangan peraturan diatur dalam Bab XI Undang-Undang
No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 96, berbunyi
demikian :

1. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan
   peraturan perundang-undangan.
2. Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
   • rapat dengar pendapat umum;
   • kunjungan kerja;
   • sosialisasi; dan/atau
   • seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
3. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau
   kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan
   Perundang-undangan.
4. Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis
   sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan
   harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat